Pemerintah China membuat heboh publik internasional dengan membuat Al Quran versi China sendiri. Hal ini sebagai bagian dari rencana lima tahun untuk “mensinifikasi” atau mengintegrasikan Islam ke dalam budaya China, pemerintah China telah mengambil langkah besar dengan merancang versi Al Quran terbaru yang sesuai dengan konteks lokal. Sejak tahun 2019, sebuah UU khusus telah disahkan di Beijing, yang menegaskan betapa pentingnya memastikan bahwa ajaran Islam dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip sosialisme yang menjadi pijakan ideologis pemerintahan.
Selain itu, rencana ini juga berfungsi sebagai sorotan terhadap ‘masalah di beberapa daerah yang tidak bisa diabaikan’. Menurut rancangan tersebut, sejumlah wilayah di Negeri Tirai Bambu diidentifikasi sebagai tempat-tempat yang dipenuhi dengan ideologi ekstremis. Hal ini terkait dengan praktik di masjid-masjid yang meniru arsitektur asing, penampilan umat Muslim dengan busana yang dianggap asing, dan penerapan label halal pada makanan yang dianggap berlebihan. “Beberapa di antaranya meniadakan ideologi tradisional Islam China,” demikian dicatat dalam rencana tersebut sebagaimana dikutip oleh Radio Free Asia (RFA). Semua langkah ini mencerminkan tekad pemerintah China untuk membawa Islam lebih dekat dengan budaya dan nilai-nilai lokal, serta untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat kekakuan interpretasi dan praktik keagamaan di beberapa daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Al Quran Versi China Bentuk Sinifikasi
Presiden China, Xi Jinping, dalam pertemuan pemerintahan pada September 2020, kembali menegaskan perlunya memastikan “perkembangan agama yang sehat”. Hal ini juga berdampak pada penghancuran beberapa masjid. Sinifikasi Islam di China sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 2018 oleh Institut Pusat Sosialisme China, bagian dari Kelompok Kerja Front Persatuan Partai Komunis. Rencana ini berfokus pada tiga agama utama di China: Protestan, Katolik, dan Islam.
Wilayah Xinjiang, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, terutama etnis Uighur, telah menjadi pusat perhatian. Pemerintah China telah dikenal mengontrol ketat aktivitas keagamaan di sana bahkan hingga menahan jutaan etnis Uighur di kamp konsentrasi untuk mendoktrinasi nilai-nilai komunis.
Tujuannya adalah untuk memadukan Islam dengan nilai-nilai Konghucu. Para akademisi dan pejabat percaya bahwa Beijing perlu melakukan lebih banyak lagi untuk mencapai tujuan ini. Salah satu upayanya adalah dengan merilis Al Quran versi China yang diterjemahkan dalam bahasa Tiongkok dan selaras dengan semangat zaman.
Wang Zhen, seorang profesor di Institut Pusat Sosialisme China, menekankan bahwa proses mengsinifikasi Islam di Xinjiang harus mencerminkan aturan historis tentang bagaimana masyarakat berkembang, yang meliputi konsolidasi kekuatan politik, penguatan keamanan masyarakat, serta pembangunan budaya.
Islam sebagai Ancaman di Mata China
Xi Jinping pertama kali membicarakan sinifikasi agama pada tahun 2015, dengan mengambil spesifik perhatian terhadap Islam pada tahun 2017. Di perspektif China, Islam dianggap sebagai potensi ancaman terhadap supremasi dan stabilitas mereka. Etnis Uighur dan Hui sering kali menjadi sasaran perlakuan tidak adil dan penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Beijing.
Sejumlah Muslim dari kelompok etnis Hui mengungkapkan bahwa mereka kini menghadapi kesulitan dalam mempertahankan gaya hidup sesuai dengan ajaran Islam tradisional di China. Langkah awal yang diambil oleh pemerintah China adalah dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah yang digunakan oleh komunitas Muslim untuk beribadah, dan kemudian mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma agama yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi komunitas Muslim dalam menjalankan kehidupan beragama mereka di tengah tekanan yang semakin meningkat dari pemerintah.
Dengan merancang Al Quran versi China, Partai Komunis China memiliki tujuan besar untuk memperkuat pengaruh Tiongkok dalam ranah agama, dengan harapan bahwa terjemahan baru ini akan menggunakan Konfusianisme sebagai landasan utama untuk menafsirkan Kitab Suci, sehingga membentuk suatu interpretasi yang sejalan dengan semangat dan nilai-nilai budaya Tiongkok.
Penafsiran Al Quran versi China ini sendiri merujuk pada koleksi terjemahan dan tulisan tentang Islam yang berasal dari masa Dinasti Qing dalam bahasa Mandarin, yang secara khusus dikenal sebagai Kitab Han. Kitab Han merupakan sebuah kompendium teks-teks Islam yang mengadopsi konsep-konsep dari filsafat Konfusianisme untuk menjelaskan dan merinci teologi Islam, menciptakan jembatan yang menarik antara dua tradisi intelektual yang berbeda, namun mencoba untuk saling berdampingan dalam pemahaman keagamaan dan budaya.
Sejak tahun 2018, Institut Pusat Sosialisme China telah menyusun rencana nasional yang terdiri dari 32 poin untuk melaksanakan sinifikasi agama. Rencana tersebut memiliki cakupan yang luas, mencakup tiga agama monoteistik utama di China, yakni Protestan, Katolik, dan Islam, dan dijadwalkan akan diimplementasikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Meskipun masih terdapat perdebatan seputar sejauh mana pelaksanaan sinifikasi terhadap Islam telah berjalan, para akademisi dan pejabat secara konsensus mengakui bahwa langkah ini penting untuk menciptakan harmoni yang seimbang antara agama dan budaya di China.
Dengan pengembangan Al Quran versi China, Partai Komunis China berharap dapat mencapai tujuan ini, meskipun tindakan ini tetap menjadi sumber kontroversi dan menerima berbagai kritik dari masyarakat internasional. Hal ini menandakan bahwa agenda sinifikasi agama tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga menjadi sorotan dalam konteks hubungan China dengan komunitas global.
