Bobby Nasution mendapat surat rekomendasi pemecatan dari PDIP. Keputusan Bobby Nasution diberhentikan dari PDIP ini tidak hanya menciptakan goncangan dalam kariernya sebagai politisi, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik di Kota Medan, di mana Bobby Nasution sebelumnya telah menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dengan dukungan dari PDIP.
Keputusan Bobby Nasution diberhentikan dari PDIP diambil setelah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Medan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar Bobby dipecat dari partai tersebut. Alasan di balik langkah drastis ini adalah sikap Bobby yang secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, sebuah tindakan yang dianggap melanggar aturan dan etika partai.
Bobby Nasution Diberhentikan Dari PDIP Tertanggal 10 November 2023
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh DPC PDIP Kota Medan pada tanggal 10 November 2023, diungkapkan bahwa Bobby Nasution dinyatakan melanggar kode etik dan disiplin partai. Melalui surat tersebut, dikemukakan bahwa Bobby telah secara aktif menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Lebih lanjut, surat tersebut menyoroti bahwa tindakan Bobby ini dianggap tidak sejalan dengan keputusan dan arahan resmi yang telah ditetapkan oleh PDIP, yang secara resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketua DPC PDIP Kota Medan, Hasyim, menyatakan bahwa surat rekomendasi pemecatan tersebut sejatinya adalah pemberitahuan kepada Bobby. Meskipun demikian, keputusan akhir berada di tangan DPP PDIP, bukan DPC. Hasyim menegaskan bahwa Bobby dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDIP karena telah melanggar keputusan dan aturan partai.
Surat rekomendasi pemecatan ini menjadi bukti konkret bahwa PDIP merasa bahwa Bobby Nasution tidak lagi mematuhi keputusan partai. Ini muncul setelah Bobby secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran, yang bertentangan dengan keputusan partai yang telah mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Bobby Nasution, yang juga menantu dari Presiden Joko Widodo, mengakui menerima surat pemecatan tersebut pada malam harinya. Dalam tanggapannya, dia menyampaikan terima kasih kepada PDIP yang telah mendukungnya selama menjabat sebagai Wali Kota Medan. Walaupun begitu, Bobby Nasution dengan bijak dan penuh kebijaksanaan memutuskan untuk tidak melontarkan banyak komentar mengenai konten dan rincian yang terkandung dalam surat pemecatan yang diterimanya.
Dalam konteks surat rekomendasi pemecatan tersebut, tergambar dengan jelas bahwa Bobby Nasution dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan disiplin partai, yang disebabkan oleh dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Isi surat tersebut merinci bahwa tindakan ini telah membawa konsekuensi serius, mengakibatkan Bobby dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), suatu pernyataan yang mencerminkan ketidaksepakatan fundamental antara Bobby dan kebijakan partai yang secara resmi mendukung pasangan calon presiden lainnya.
Ganjar Ikut Mengomentari Persoalan Bobby Nasution Diberhentikan Dari PDIP
Keputusan yang diambil oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam memecat Bobby Nasution sebagai anggota partai menciptakan beragam respons, yang tidak terkecuali dari calon presiden, Ganjar Pranowo. Dalam pandangannya, Ganjar menyatakan keyakinannya bahwa ketika terjadi indiscipline dan pelanggaran aturan partai, partai seharusnya tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah tegas seperti memberhentikan anggota yang bersangkutan.
Dengan tegas, Ganjar mengungkapkan pandangannya bahwa Bobby Nasution diberhentikan dari PDIP bukan sekadar tindakan pembatasan, melainkan sebuah konsekuensi politik yang harus diterima, menunjukkan bahwa partai perlu mempertahankan integritas dan kedisiplinan internal untuk menjaga kesatuan dan keberlanjutan visi politiknya.
Meskipun beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa pemecatan Bobby dapat berdampak negatif pada perolehan suara di Kota Medan, Ganjar tetap optimis dan meyakinkan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi, mencerminkan keyakinannya akan kekuatan dan daya tahan partai dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang.
Pada sisi lain, meskipun telah mengalami pemecatan dari PDIP, Bobby Nasution masih menahan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP yang dimilikinya. DPP PDIP telah mengirim panggilan resmi kepadanya, meminta agar KTA tersebut dikembalikan sebagai langkah konkreto dalam menyikapi status keanggotaannya yang sudah tidak lagi sah. Namun, hingga saat ini, Bobby belum memberikan respons atau langkah konkret terkait permintaan pengembalian KTA tersebut, menciptakan ketidakpastian terkait bagaimana ia akan menanggapi permintaan resmi dari partai yang sebelumnya mendukungnya.
Dengan surat keputusan Bobby Nasution diberhentikan dari PDIP, menciptakan penutup yang tak terduga dari perjalanan politiknya dalam jajaran partai tersebut. Keputusan ini menandai akhir dari kolaborasi politik yang sebelumnya mungkin dianggap solid dan terpercaya. Selanjutnya, perhatian pun beralih kepada langkah-langkah yang akan diambil oleh Bobby Nasution setelah pemecatan ini, termasuk apakah ia akan mencari afiliasi politik baru atau memilih untuk tetap bergerak sebagai politisi independen. Respons dari DPP PDIP juga menjadi sorotan utama dalam konteks peristiwa ini, mengingat bagaimana partai tersebut akan menanggapi keputusan yang diambil oleh salah satu kadernya yang sebelumnya menduduki posisi strategis sebagai Wali Kota Medan.
