Direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Craig Mokhiber mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya pada 28 Oktober. Keputusan Direktur HAM PBB Mundur dipicu oleh keyakinannya bahwa PBB telah gagal dalam mencegah genosida di Palestina. Dalam surat pengunduran dirinya, Mokhiber menyatakan keprihatinannya terhadap pembantaian besar-besaran yang terus berlangsung di Palestina, yang menurutnya merupakan akibat dari ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis. Ia mendeskripsikan situasi ini sebagai kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Mokhiber menganggap situasi ini sebagai contoh kasus genosida, yang merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam suratnya, ia juga menyerukan untuk membentuk negara Palestina sekaligus membubarkan Israel. Menurutnya, solusi yang paling tepat adalah mendukung pembentukan negara sekuler yang demokratis dan tunggal di seluruh wilayah Palestina yang memiliki hak yang sama bagi umat Kristen, Muslim, dan Yahudi. Selain itu, ia menyatakan bahwa penting untuk menghapus kelompok-kelompok yang sangat rasis, mengakhiri pemukim-proyek kolonial, dan mengakhiri sistem apartheid di seluruh negeri.
Direktur HAM PBB Mundur, Merasa Tak Dapat Atasi Genosida di Berbagai Tempat
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat Direktur HAM PBB Mundur, Mokhiber menyampaikan pesan penting bahwa ini merupakan komunikasi terakhirnya sebagai Direktur HAM di New York. Ia merasa frustrasi karena melihat genosida terjadi di depan mata, namun organisasi yang ia layani, yaitu PBB, tampaknya tidak memiliki kekuatan atau kemauan untuk menghentikannya. Ini adalah momen yang mengejutkan dan memilukan bagi PBB, karena seorang pejabat tinggi seperti Mokhiber merasa perlu mundur karena ketidakmampuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya yang sangat penting.
Selain mencermati situasi di Palestina, Mokhiber juga menyoroti kegagalan PBB dalam mencegah genosida di berbagai tempat lain, termasuk genosida terhadap suku Tutsis di Rwanda, umat Muslim di Bosnia, penganut Yazidi di Irak, dan kaum Rohingya di Myanmar. Ia juga mengkritik negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris yang mempersenjatai serangan Israel dan menolak mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan Konvensi Jenewa.
Mokhiber sangat tegas dalam pandangannya tentang konflik Israel-Palestina. Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara-negara Eropa diyakini terlibat secara aktif dalam serangan terhadap Palestina. Mereka memberikan senjata, dukungan ekonomi, intelijen, serta dukungan politik dan diplomatik kepada Israel. Hal ini menjadi salah satu poin kritik tajam dari Mokhiber terhadap negara-negara Barat yang mendukung Israel tanpa mempertimbangkan konsekuensi kemanusiaan.
Mokhiber juga mengangkat isu yang lebih luas, yaitu peran PBB dalam konflik tersebut. Ia menilai bahwa selama bertahun-tahun, beberapa bagian penting dari PBB telah menyerah pada tekanan Amerika Serikat, dan PBB juga terlihat takut akan lobi Israel, yang menyebabkan organisasi tersebut meninggalkan beberapa prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi. Mokhiber menyayangkan hilangnya integritas badan tersebut seiring berjalannya waktu.
Untuk mengatasi dan memperbaiki situasi ini, Mokhiber mengajukan pandangan bahwa PBB harus belajar dari sikap prinsip yang diambil oleh kota-kota di seluruh dunia dalam beberapa hari terakhir. Banyak orang di berbagai belahan dunia telah menentang genosida dengan mengecam tindakan kejam yang terjadi di Palestina. Mokhiber percaya bahwa PBB masih memiliki kesempatan untuk mengubah arahnya dalam hal hak asasi manusia dan konflik Israel-Palestina, tetapi perubahan tersebut harus terjadi dengan cepat.
Craig Mokhiber memiliki latar belakang yang kuat dalam pekerjaan hak asasi manusia internasional. Ia telah bekerja untuk PBB sejak tahun 1992 dan menduduki berbagai posisi penting selama karirnya. Pada tahun-tahun tersebut, ia juga tinggal di Gaza, yang memberinya pemahaman mendalam tentang situasi di wilayah tersebut. Selain menjadi Direktur HAM PBB, Mokhiber juga seorang pengacara yang berspesialisasi dalam hukum hak asasi manusia internasional.
Namun, pekerjaan Mokhiber di PBB juga sering kali membuatnya menjadi sasaran kritik dari kelompok pro-Israel. Beberapa pernyataannya di media sosial, seperti dukungan terhadap gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel, serta penuduhannya terhadap Israel melakukan apartheid, telah memicu kontroversi dan reaksi keras. Meskipun demikian, Mokhiber tetap konsisten dalam pandangannya tentang perlunya mengakhiri konflik Israel-Palestina dan memastikan hak asasi manusia dihormati sepenuhnya.
Reaksi Anggota PBB Atas Sikap Direktur HAM PBB Mundur
Reaksi terhadap pengunduran diri Mokhiber dari posisinya di PBB sangat beragam. Louis Charbonneau, direktur PBB untuk Human Rights Watch, menyatakan bahwa Mokhiber telah membuat argumen yang kuat untuk menentang standar ganda dalam sikap PBB terhadap konflik Israel-Palestina. Ia menekankan bahwa PBB seharusnya tidak menjadi alat politik dalam konflik tersebut dan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Charbonneau juga mengingatkan bahwa PBB memiliki kesempatan untuk memperbaiki arahnya dalam hal hak asasi manusia, meskipun perubahan tersebut harus terjadi dengan cepat.
Di sisi lain, Anne Bayefsky, yang memimpin Institut Hak Asasi Manusia dan Holocaust di Touro College di New York, menuduh Mokhiber sebagai “antisemitisme terang-terangan”. Ia berpendapat bahwa Mokhiber telah menggunakan jabatannya dan kop surat PBB untuk menyuarakan pandangan yang bersifat anti-Israel. Bayefsky berpendapat bahwa solusi untuk konflik Israel-Palestina seharusnya didasarkan pada dialog dan negosiasi, bukan dengan meminta pembubaran Israel. Reaksi Bayefsky mencerminkan perbedaan pandangan yang mendalam dalam menilai akar konflik dan solusi yang tepat untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.
Craig Mokhiber, Direktur HAM PBB Mundur dari jabatannya sebagai Direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB merupakan momen penting dalam sejarah organisasi tersebut. Keputusan ini mencerminkan keprihatinan mendalam atas kegagalan PBB dalam mencegah genosida di Palestina, serta kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan dalam pendekatan terhadap konflik Israel-Palestina. Meskipun reaksi terhadap Direktur HAM PBB Mundur bervariasi, satu hal yang pasti adalah bahwa peristiwa ini akan terus memicu diskusi dan perdebatan tentang peran PBB dalam mengatasi konflik-konflik kemanusiaan di seluruh dunia.
