Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tiba-tiba mengambil keputusan yang mengejutkan dengan memperlambat laju investasi asing dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Langkah rem investasi asing di IKN diambil dengan tujuan yang jelas, yaitu memberi prioritas yang lebih besar kepada para investor dalam negeri untuk aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan pembangunan megaproyek tersebut.
Meskipun ada 130 investor dari Singapura, 30 investor dari Jepang, serta 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan minat serupa, Jokowi memilih untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada investor domestik.
Rem Investasi Asing di IKN Agar Investor Domestik Dapat Berpartisipasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada saat peresmian Superblok Pakuwon Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, pada tanggal 1 November 2023, Jokowi menjelaskan alasan di balik keputusannya ini. Pakuwon, sebuah perusahaan pengembang, tengah membangun pusat perbelanjaan, hotel, dan kondominium di kawasan tersebut. Presiden dengan tegas mengungkapkan bahwa langkah ini diambil dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk memastikan bahwa para investor dari dalam negeri dapat turut serta secara aktif dan berperan penting dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Dalam pidatonya, beliau menyampaikan pesan kepada Kepala Otorita terkait pentingnya mengendalikan arus investasi dari luar negeri dengan kata lain rem investasi asing di IKN, sambil memberikan peluang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha domestik untuk terlibat secara langsung. Bahkan, beliau mendorong untuk melakukan kolaborasi atau kemitraan dengan pengusaha lokal sehingga proyek-proyek ini dapat dijalankan dengan sinergi antara pihak asing dan dalam negeri.
Meskipun Jokowi menekankan pentingnya investor domestik, ia juga menegaskan bahwa pintu tetap terbuka untuk investasi asing. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kebijakan ini menegaskan bahwa ia memiliki kepedulian mendalam terhadap para pengusaha dalam negeri, dan berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan kesempatan berharga untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Percepatan Pembangunan IKN Agar Dapat Digunakan Pada Juni 2024
Presiden sebelumnya telah meninjau progres pembangunan Jalan Tol IKN yang telah mencapai 55 persen dan melakukan groundbreaking Bandara IKN. Presiden berharap bahwa kedua infrastruktur tersebut akan dapat dimanfaatkan pada bulan Juni 2024.
Untuk memastikan percepatan pembangunan IKN, Pemerintah berencana untuk melakukan groundbreaking 9 proyek di IKN pada Desember 2023. Jokowi juga mengajak investor domestik untuk segera merealisasikan investasinya di IKN, meminta Otorita IKN untuk memberikan prioritas kepada investor domestik daripada investor asing. Namun, apakah alasan Jokowi ini masuk akal? Ataukah ada motif lain di balik keputusannya?
Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, mengemukakan pandangannya jika tujuan utama yang ingin dicapai oleh Jokowi adalah memastikan partisipasi investor domestik yang lebih besar di dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), maka tindakan tersebut seharusnya diberikan apresiasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah dalam memberdayakan perekonomian dalam negeri melalui megaproyek tersebut, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Walau demikian, Ronny P Sasmita juga mengemukakan keraguan terhadap ‘ketulusan’ dari Jokowi dalam mengimplementasikan kebijakan rem investasi asing di IKN. Ronny menyoroti bahwa sejak kembali dari kunjungannya ke China akhir Juli lalu, persepsi publik terhadap IKN semakin negatif. Banyak yang berpendapat bahwa peran China terlalu dominan di IKN. Persepsi ini semakin buruk ketika Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa tenaga kerja asing digunakan di proyek IKN karena dinilai lebih cepat dalam bekerja.
Di sisi lain, Ronny juga mempertanyakan apakah investor domestik sudah siap untuk berpartisipasi di IKN. Ia belum mendengar nama-nama baru dari dalam negeri yang tertarik untuk berinvestasi di IKN. Menurutnya, para investor yang saat ini terlibat dalam proyek IKN baru muncul ke permukaan setelah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan regulasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU), yang memberikan keleluasaan bagi investor untuk memegang hak atas tanah selama periode mencapai 190 tahun.
Untuk menarik investor domestik baru, pemerintah mungkin perlu memberikan tawaran atau insentif baru. Tawaran tersebut bisa berupa pembiayaan dari BUMN perbankan kepada investor dengan suku bunga yang jauh lebih rendah dari tingkat bunga saat ini. “Ini bisa menjadi insentif bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan represi finansial, atau mungkin ada tawaran lain seperti pembebasan PPN dan jenis pajak lainnya untuk proyek-proyek milik swasta,” tambahnya.
Direktur dari Center of Economic and Law, Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa pernyataan Jokowi mengenai rem investasi asing di IKN bisa menjelaskan beberapa hal. Pertama, bahwa investor asing memang kurang berminat untuk masuk ke IKN, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan dan perpanjangan HGU. Kedua, bahwa pemerintah ingin menjawab kritik bahwa IKN seharusnya tidak dikuasai oleh investor asing karena kaitannya dengan isu keamanan.
“Meskipun alasan ini terdengar lemah, namun tetap harus diapresiasi,” ujar Bhima. Menurutnya, selain tujuan untuk memprioritaskan partisipasi investor domestik di Ibu Kota Negara (IKN), mungkin saja pemerintah juga memiliki niat untuk memastikan bahwa dominasi dalam pengelolaan IKN akan lebih cenderung pada pihak konglomerat yang selama ini telah memberikan dukungan kuat kepada pemerintahan. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan kestabilan dan keberlanjutan proyek, sekaligus menggalang dukungan dari kelompok ekonomi yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan nasional. Meskipun spekulatif, hal ini mengajukan pertanyaan penting terkait dinamika politik dan ekonomi di balik kebijakan ini.
“Ini seolah kan terjawab HGU 190 tahun itu sebenarnya buat siapa? Ya buat oligarki yang punya kepentingan di IKN,” tegasnya.
Dengan langkah rem investasi asing di IKN, Jokowi berusaha untuk memastikan bahwa investor dalam negeri mendapatkan kesempatan seimbang dalam partisipasi pembangunan IKN. Namun, masih banyak pertanyaan dan spekulasi mengenai implikasi kebijakan ini dalam jangka panjang. Harapannya, keputusan ini dapat membawa manfaat positif bagi pembangunan IKN dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
