Dalam konteks politik belakangan ini, istilah politik dinasti telah mencuat dengan kuat. Hal ini terkait dengan langkah-langkah strategis dari dua anak Presiden Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI dan Gibran Rakabuming yang diusung sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sejumlah pihak termasuk partai yang menaungi Jokowi dan Gibran, yakni PDIP, turut angkat bicara terkait hal ini. Bahkan mengenai sanksi PDIP yang akan diberikan kepada Jokowi dan Gibran.
PDIP tidak hanya memberikan wejangan, tetapi juga mengingatkan mengenai kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada kadernya apabila terjadi perbedaan arah politik di Pilpres 2024. Di bawah ini, kumparan telah merangkum tanggapan PDIP terhadap ‘manuver’ keluarga Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gibran Siap Menerima Sanksi PDIP
Perjalanan Gibran menuju Pilpres 2024 telah menjadi topik kontroversial dan sorotan publik sejak awal. Ia adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Gibran dan Jokowi keduanya adalah kader PDIP. Perlu dicatat bahwa usia Gibran baru 36 tahun, sementara UU Pemilu menetapkan syarat usia minimal untuk calon presiden dan cawapres adalah 40 tahun.
Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dengan tekad bulat telah menyatakan kesiapannya untuk menerima sanksi PDIP seiring dengan penerimaan mandatnya sebagai calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Golkar dalam Pilpres mendatang. Dengan keyakinan yang teguh, Gibran siap untuk membentuk tandem kuat dengan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, yakni Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, ia juga telah memastikan bahwa pertemuan terkait hal ini telah dilangsungkan dengan Puan Maharani, salah satu tokoh kunci dalam PDIP. Dalam kesempatan itu, Gibran dengan tegas mengungkapkan, “Sudah, sudah ketemu Mbak Puan,” menegaskan komitmennya terhadap langkah politik yang telah diambilnya.
“Sudah, sudah ketemu Mbak Puan,” ungkapnya.
Gibran telah mengambil bagian dalam acara deklarasi dukungan yang diadakan oleh Gerakan Indonesia Berani, sebuah peristiwa yang dihelat dengan tujuan jelas, yaitu memberikan dukungan yang kuat kepada Gibran dalam perannya sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam pertarungan politik Pilpres 2024. Dalam sambutannya di acara tersebut, Gibran menegaskan pentingnya menjaga suasana aman dan damai dalam perhelatan pemilu, serta menekankan pentingnya kesatuan dan kerukunan di tengah masyarakat, bahkan mengajak untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, terutama di media sosial.
“Terima kasih atas doanya, terima kasih telah hadir di acara ini. Pokoknya kita ingin Pilpres berlangsung dengan damai dan aman, itulah yang paling penting. Semua harus rukun, tidak boleh ada konflik, apalagi di media sosial, pokoknya kita hadapi dengan sikap santai saja,” ujar Gibran di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Sabtu, 21 Oktober 2023.
Sebelum menghadiri acara tersebut, Gibran sempat menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Partai berlambang beringin tersebut memutuskan untuk mengajukan Wali Kota Solo ini sebagai calon wakil presiden yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.
Selain itu, Presiden Jokowi kembali memberikan isyarat dukungannya kepada calon presiden Prabowo Subianto dalam Rakernas VI Relawan Jokowi, Projo (Pro Jokowi) di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Sabtu (14/10).
Belum Jelas Sanksi PDIP Seperti Apa Yang Akan Diberikan
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani belum memastikan jenis sanksi PDIP apa yang akan mengancam Gibran Rakabuming Raka bila benar-benar maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Karena hingga saat ini Gibran belum mengundurkan diri dari PDIP.
Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, berpendapat bahwa sinyal-sinyal dan kode-kode politik seringkali memiliki berbagai tafsiran dari berbagai pihak. Namun, jika Jokowi dengan jelas menyatakan dukungannya terhadap capres Prabowo, maka pasti akan mendapatkan peringatan dari PDIP.
Di tengah berbagai dinamika dan kontroversi yang melanda internal PDIP terkait isu politik dinasti, partai ini mempertahankan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi akan tetap mendukung calon yang diusung oleh PDIP, yang pada Pilpres 2024 adalah Ganjar Pranowo. Keyakinan ini bersumber dari sejarah panjang dukungan yang diberikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada Jokowi sejak awal karir politiknya. Sejarah ini menjadi dasar keyakinan bahwa Jokowi tidak akan mengkhianati kontribusi yang telah diberikan oleh PDIP dan Ketum Megawati selama bertahun-tahun. Dengan begitu, meskipun isu politik dinasti tengah mengemuka, PDIP tetap yakin bahwa Jokowi akan mematuhi keputusan partai dan memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dalam pertarungan Pilpres mendatang.
Dengan berbagai dinamika dan tanda tanya yang mengitarinya, isu politik dinasti ini akan terus menjadi perbincangan hangat dalam beberapa tahun ke depan. Sanksi PDIP yang mungkin diberikan kepada Jokowi dan Gibran akan menjadi penanda penting dalam perjalanan politik kedua tokoh ini menuju Pilpres 2024. Keputusan akhir Jokowi dan Gibran dalam menghadapi isu ini juga akan memberikan gambaran jelas tentang arah politik yang akan diambil dalam perhelatan pemilihan presiden mendatang.
